Komponen Upah Minimum di Indonesia dan Cara Menghitungnya

Upah minimum adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan batas terendah kompensasi yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja. Kebijakan ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan penghasilan yang layak berdasarkan standar hidup minimum di wilayah tersebut. Di Indonesia, kebijakan upah minimum terdiri dari beberapa jenis, yaitu UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Selain itu, ada juga UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) untuk sektor tertentu yang memiliki tingkat kompleksitas pekerjaan atau produktivitas lebih tinggi.

Penetapan upah minimum diatur dalam PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan diperkuat melalui mekanisme baru berdasarkan formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan variabel lain. Tujuannya untuk memastikan upah minimum lebih adaptif terhadap kondisi pasar tenaga kerja dan ekonomi daerah. Setiap tahun, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan evaluasi dan menetapkan besaran baru, biasanya menjelang akhir tahun dan berlaku mulai Januari tahun berikutnya.

Penting dipahami bahwa upah minimum adalah upah bulanan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Artinya, perusahaan wajib membayar minimal sesuai UMP/UMK kepada pekerja baru. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, perusahaan seharusnya menerapkan struktur dan skala upah, yang memperhitungkan masa kerja, jabatan, tanggung jawab, dan kompetensi.

Ada kesalahpahaman umum bahwa upah minimum hanya merujuk pada upah pokok. Padahal, menurut regulasi, upah minimum dapat terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok + tunjangan tetap. Perusahaan diperbolehkan memilih struktur mana yang paling sesuai, namun tetap wajib memenuhi nilai total upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.

Dalam praktiknya, penting bagi HR atau pemilik usaha untuk memahami makna dan fungsi upah minimum secara benar. Selain menjadi acuan pembayaran upah yang adil, upah minimum juga berperan sebagai dasar untuk perhitungan komponen lain seperti lembur, BPJS, dan PPh 21. Ketidakpahaman sering berujung pada kesalahan penghitungan gaji, potensi perselisihan industrial, hingga denda atau teguran dari dinas ketenagakerjaan.

Dengan memahami konsep upah minimum secara menyeluruh, perusahaan dapat menjalankan pengelolaan payroll dengan lebih akurat dan sesuai hukum, sekaligus membangun hubungan kerja yang sehat dan transparan.

Komponen Upah Minimum & Struktur Upah Menurut Regulasi

Regulasi ketenagakerjaan di Indonesia menetapkan bahwa struktur upah terdiri dari beberapa komponen. Pemahaman terhadap komponen-komponen ini sangat penting agar perusahaan dapat menentukan struktur upah yang legal, efisien, dan sesuai kebutuhan bisnis.

Menurut PP 36/2021, komponen upah terdiri dari:

A. Upah Pokok

Upah pokok adalah imbalan dasar berdasarkan jenis pekerjaan atau tingkat jabatan. Inilah elemen utama dari struktur upah dan menjadi dasar perhitungan berbagai komponen seperti lembur, iuran BPJS, dan PPh 21. Regulasi menetapkan bahwa jika perusahaan menggunakan struktur “upah pokok + tunjangan tetap”, maka upah pokok harus minimal 75% dari total upah pokok + tunjangan tetap. Ketentuan ini dibuat agar upah pokok tidak terlalu kecil dibanding tunjangan tetap, karena upah pokok menjadi komponen dasar dalam banyak kewajiban perusahaan.

B. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah pembayaran yang diberikan secara rutin dengan nominal tetap. Contohnya: tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi (jika tidak berubah-ubah), dan tunjangan perumahan. Tunjangan tetap dapat digabung dengan upah pokok untuk memenuhi UMP/UMK. Perusahaan yang ingin memberikan fleksibilitas dapat memilih menambah tunjangan tetap tanpa mengubah besar upah pokok, selama ketentuan 75% tetap terpenuhi.

C. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan tidak tetap adalah komponen variabel, misalnya uang makan harian, insentif kehadiran, bonus target, dan tunjangan performa. Komponen ini tidak dihitung sebagai bagian struktur upah minimum, sehingga meskipun karyawan mendapatkan tunjangan tidak tetap besar, perusahaan tetap wajib memastikan bahwa upah pokok + tunjangan tetap mencapai nilai UMP/UMK.

D. Komponen Tambahan

Selain ketiga komponen utama, dalam praktik penggajian terdapat pula komponen lain seperti:

• Upah lembur

• THR

• Bonus tahunan

• Potongan PPh 21

• Potongan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Meski komponen tambahan ini tidak menjadi bagian struktur upah minimum, HR wajib memahami perhitungan masing-masing untuk memastikan payroll berjalan akurat dan sesuai hukum.

Pemahaman terhadap struktur upah minimum memungkinkan perusahaan menyusun skema kompensasi yang adil dan kompetitif. Dengan struktur yang tepat, HR dapat mengoptimalkan budget, mematuhi regulasi, dan meningkatkan daya tarik perusahaan di mata kandidat.

Hubungan Upah Minimum dengan Struktur Upah Perusahaan

Banyak perusahaan memahami upah minimum sebagai angka yang harus dipenuhi dalam bentuk upah pokok. Padahal, sebenarnya upah minimum adalah nilai total kompensasi yang wajib diterima pekerja, yang dapat terdiri dari upah pokok saja atau upah pokok + tunjangan tetap. Inilah alasan mengapa pemahaman mengenai struktur upah sangat penting.

Mengapa Struktur Upah Perlu Ditentukan dengan Tepat?

Struktur upah yang baik memberikan kejelasan mengenai bagaimana komponen gaji dibentuk. Dengan struktur yang jelas, perusahaan dapat mengatur cash flow lebih efisien dan karyawan memahami hak mereka dengan lebih transparan.

Jika perusahaan menggunakan struktur upah pokok saja tanpa tunjangan tetap, pengelolaannya sederhana dan tidak terlalu banyak komponen. Namun, banyak perusahaan memilih struktur upah pokok + tunjangan tetap untuk memberikan fleksibilitas dalam mengatur subdivisi gaji sekaligus memberikan insentif tambahan kepada karyawan.

Dalam perusahaan besar, struktur upah biasanya dilengkapi dengan struktur dan skala upah yang terstandarisasi berdasarkan jabatan, masa kerja, kompetensi, dan tanggung jawab. Struktur ini diwajibkan oleh regulasi sebagai bentuk perlindungan pekerja dan transparansi pengupahan.

Tunjangan Tidak Tetap Tidak Boleh Menggantikan Upah Minimum

Salah satu kesalahan umum adalah menganggap tunjangan makan harian atau insentif kehadiran dapat digunakan untuk menyentuh batas UMP/UMK. Padahal hal tersebut tidak diperbolehkan. Tunjangan tidak tetap bersifat fluktuatif dan tidak dijamin keberlangsungannya, sehingga tidak bisa menjadi komponen struktur upah minimum.

Dengan memahami hubungan antara upah minimum dan struktur upah, perusahaan dapat mencegah potensi pelanggaran seperti upah di bawah minimum, kesalahan hitung lembur, dan ketidaksesuaian iuran BPJS, yang berpotensi dikenai sanksi administrasi atau denda.

Cara Menghitung Upah Minimum & Menyusun Struktur Upah

Menghitung upah minimum dan menyusun struktur upah mungkin terlihat kompleks, tetapi langkah-langkahnya cukup sistematis. Berikut panduan lengkap untuk HR dan pemilik usaha agar tidak keliru dalam perhitungan:

1. Identifikasi Nilai UMP/UMK

Langkah pertama adalah memastikan nilai upah minimum terbaru sesuai wilayah usaha. Setiap tahun pemerintah provinsi mengumumkan UMP, dan beberapa kabupaten/kota menetapkan UMK lebih tinggi dari UMP.

2. Tentukan Struktur Upah Perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan salah satu dari dua skema:

• Upah tanpa tunjangan

• Upah pokok + tunjangan tetap

Jika perusahaan memilih skema kedua, gunakan aturan 75% untuk menentukan upah pokok minimal.

3. Hitung Upah Pokok Minimal

Rumus:

Upah pokok ≥ 75% × (Upah pokok + tunjangan tetap)

Contoh: UMK Rp 4.500.000

Upah pokok minimal = 75% × 4.500.000 = Rp 3.375.000

4. Tentukan Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap

Setelah menentukan upah pokok, perusahaan dapat menambahkan tunjangan tetap seperti tunjangan jabatan atau keluarga. Tunjangan tidak tetap boleh ditambahkan untuk meningkatkan motivasi karyawan, tapi tidak memengaruhi pemenuhan upah minimum.

5. Sertakan Komponen Payroll Tambahan

Agar perhitungan gaji lebih realistis, tambahkan potongan dan penambahan seperti:

• BPJS

• PPh 21

• Lembur

• Bonus

• THR

6. Pastikan Kepatuhan Regulasi

Struktur dan skala upah wajib disusun untuk karyawan yang bekerja lebih dari satu tahun.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat menyusun sistem penggajian yang legal, transparan, dan kompetitif.

Contoh Perhitungan Gaji dengan Struktur Upah Minimum

Misalkan UMK suatu kota: Rp 4.500.000.

Perusahaan ingin menggunakan struktur upah pokok + tunjangan tetap.

Langkah 1: Tentukan Upah Pokok Minimal

75% × 4.500.000 = Rp 3.375.000

Langkah 2: Hitung Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap = 4.500.000 – 3.375.000 = Rp 1.125.000

Langkah 3: Tambahkan Tunjangan Tidak Tetap (Opsional)

Misalnya:

• Uang makan harian 20.000 × 26 hari = 520.000

• Insentif kehadiran = 150.000

Langkah 4: Hitung Total Take Home Pay

Total = Upah pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap

Total = 3.375.000 + 1.125.000 + 670.000

= Rp 5.170.000

Take home pay ini masih akan dipotong BPJS dan PPh 21 sesuai peraturan.

Kesimpulan dari Perhitungan

Perusahaan telah memenuhi UMK dengan benar karena:

• Upah pokok memenuhi syarat minimal 75%

• Tunjangan tetap disusun sesuai kebutuhan perusahaan

• Tunjangan tidak tetap diberikan untuk motivasi kerja

Contoh perhitungan ini bisa dijadikan acuan sederhana untuk perusahaan dalam menyusun struktur upah yang patuh hukum.

Mengapa Penting Memahami Struktur Upah & Cara Menghitung Upah Minimum?

Memahami struktur upah dan ketentuan upah minimum bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari strategi perusahaan dalam membangun sistem kerja yang sehat dan kompetitif. Perusahaan yang memahami regulasi pengupahan dengan baik dapat menghindari berbagai potensi masalah seperti sengketa industrial, denda dari dinas tenaga kerja, dan perputaran karyawan yang tinggi akibat ketidakpuasan terhadap sistem penggajian.

Dari sisi karyawan, transparansi mengenai struktur gaji menciptakan rasa keadilan dan kejelasan mengenai hak mereka. Ketika karyawan memahami komponen upahnya, hubungan kerja menjadi lebih harmonis. Selain itu, penggajian yang akurat dan sesuai hukum meningkatkan citra perusahaan sebagai tempat kerja yang kredibel.

Dari sisi perusahaan, pemahaman terhadap upah minimum juga membantu dalam merancang strategi kompensasi yang efektif. Misalnya, perusahaan dapat menyesuaikan tunjangan tetap dan tidak tetap untuk membangun motivasi jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan juga dapat menyusun skala upah yang kompetitif dibanding pesaing, sehingga memudahkan rekrutmen dan retensi karyawan.

Dengan regulasi yang selalu berkembang, pemahaman upah minimum menjadi bagian integral dari manajemen SDM modern. HR yang kompeten harus menguasai perhitungan gaji dan struktur upah agar perusahaan dapat berjalan efisien dan terhindar dari risiko hukum.